Fokus Pada Pembangunan Rumah untuk Rakyat
- Kategori Induk: PROPERTY & REFERENSI BISNIS
- Diperbarui: Selasa, 23 Mei 2017 11:52
- Ditayangkan: Selasa, 23 Mei 2017 11:44
- Ditulis oleh adminrumahku
- Dilihat: 1391
- 23 Mei
Pesan Presiden dalam Munas REI 2016: Masyarakat Indonesia Berhak Memiliki Tempat Tinggal yang Layak
Asosiasi perusahaan Real Estat Indonesia (REI) sukses menggelar acara Musyawarah Nasional (Munas) ke-XV di Jakarta, pada 28-30 November 2016, yang dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Acara ini juga dihadiri oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Seskab Pramono Anung, Sesneg Pratikno, dan lain-lain.
Dalam kesempatan ini, Jokowi berpesan kepada anggota REI untuk terus mengejar ketertinggalan backlog (kesenjangan perumahan yang dibutuhkan masyarakat) yang sebesar 11 juta. Jokowi mengajak semua anggota REI untuk bekerja fokus melaksanakan pembangunan perumahan untuk rakyat dan memastikan masyarakat Indonesia memiliki tempat tinggal yang layak.
Jokowi menyebutkan tentang angka backlog Indonesia yang masih 11 juta sehingga harus dikejar. Menurutnya pengembangan ekonomi Negara sangat dipengaruhi oleh sektor properti. Presiden juga meminta pengusaha properti untuk mempercepat pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kepada para pengusaha yang hadir, Jokowi menyampaikan bahwa pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah sudah diatur dalam paket kebijakan ekonomi jilid XIII.
Paket ekonomi XIII ini menyederhanakan sekaligus mengurangi regulasi dan biaya pengembang untuk membangun rumah. Pengusaha properti semula memerlukan 33 jenis izin, namun kini telah dipangkas menjadi hanya 11 izin. Demikian juga untuk proses yang dulunya bisa memakan waktu hingga 900 hari, kini juga telah dipangkas hingga 40 hari. Karenanya, pengusaha seyogyanya dapat memanfaatkan berbagai kemudahan yang diberikan untuk membangun rumah yang terjangkau bagi rakyat.
Program Sejuta Rumah yang dicanangkan pemerintah pada 2015 juga didukung sepenuhnya oleh DPP REI. Skema baru bantuan subsidi perumahan untuk masyarakat melalui program FLPP ikut dirumuskan oleh DPP REI. Tercatat di bawah kepengurusan Eddy Hussy, DPP REI 2013-2016 berhasil mengawal disahkannya undang undang Tapera. Keberadaan undang-undang ini diharapkan bisa membantu masyarakat memiiiki rumah.
Demikian pula dalam masalah infrastruktur penunjang pembangunan perumahan/di antaranya mengomunikasikan pasokan listrik di daerah yang membangun perumahan baru. DPP REI merespon keluhan di lapangan dengan menyampaikan masukan kepada Kementerian ESDM yang kemudian diianjutkan dengan pertemuan dengan PT PLN (Persero). Langkah ini cukup berhasil yang ditandai dengan penanganan sejumlah persoalan sambungan listrik di sejumlah daerah.
Munas REI XV 2016 mengusung tema ‘REI Bersinergi Sukseskan Sejuta Rumah, Tax Amnesty dan Paket Kebijakan Ekonomi Nasional’. Tema ini dirasa relevan mengingat REI pro aktif bersinergi membangun komunikasi dengan semua stakeholder perumahan dalam rangka mendukung pencapaian target sejuta rumah dan tax amnesty. Dalam Munas ini terpilih Soelaeman Soemawinata sebagai Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) periode 2016-2019.